OGAN ILIR – LintaswaraNews.co, Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir akhirnya menyelesaikan reses tahap pertama di tahun 2023, setelah satu pekan mengunjungi Daerah Pemilihan masing-masing.
Seperti diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Dapil dua, Suharto hasim Menurutnya, selama satu pekan, dirinya bersama enam anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir lainnya yang tergabung dalam Dapil 2 melakukan reses di beberapa titik.
“Untuk Dapil dua kita ke Desa pulau Negara , sungai lebung kecamatan pemulutan selatan dan desa mekarja kecamatan pemulutan dan beberapa titik lainya .terangnya
Dari titik lokasi reses tersebut, suharto menyebut, sebagian besar warga mengeluhkan terkait infrastruktur jalan yang ada di desa mereka.
“Mayoritas terkait perbaikan jalan kabupaten dan jalan provinsi. Selain itu, ada juga tentang penerangan jalan,” ungkap legislator asal Partai Golkar ini.
Terhadap keluhan para warga ini, Suharto mengatakan, bahwa pihaknya akan membawa permasalahan ini saat menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir bersama pihak eksekutif.
Untuk diketahui, Dapil dua ini mencakup Kecamatan pemulutan , pemulutan selatan dan pemulutan barat Adapun anggota Dapil dua, yaitu, Suharto Hasim , rizal mustopa , wiro pratama , andika ismail , fina meilani , sopian hm ali ,rozuli .
Hal yang sama juga dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Dapil 3, yang juga sudah merampungkan kegiatan reses tahap pertama. Dapil 3 ini mencakup Kecamatan Tanjung Raja, Rantau Panjang, Rantau Alai, Kandis, Sungai Pinang, dan Lubuk Keliat.
Adapun Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Dapil 3, yaitu, Muhammad Iqbal, Dwi Rosalina, Sukarni, Amir Hamza, Pathul Jaya, Afrizal, Ahmad Yadi, Mulyadi Abdullah, Taufik Artama, Abdul Rozak, dan Desmaniar.
Dari Dapil 3 ini, para anggota dewan mendapatkan sejumlah permintaan dan keluhan dari warga. Salah satunya dari warga Desa Sungai Pinang 1 yang meminta dibangunkan dinding penahan tanah atau pengedaman.
Kemudian, ada pula permintaan warga yang meminta dibangunkan tiang listrik serta normalisasi sungai. Lalu, ada pula permintaan untuk kenaikan honor Ketua Adat dan Ketua RT, karena honor yang ada saat ini dinilai masih minim.
“Semua akan kita perjuangkan di sidang paripurna nantinya,” kata Amir Hamzah, legislator asal PDI Perjuangan. (br)
